Beritanasional.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Kondisi gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang tampak kusam dan tidak terawat, memicu sorotan publik sekaligus keprihatinan dari kalangan legislatif. Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai wajah kumuh kantor tersebut mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap aset publik yang seharusnya menjadi simbol pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
Baca juga link berita sebelumnya dibawah ini;
https://beritanasional.id/kantor-disdikbud-kabupaten-tasikmalaya-terlihat-kumuh-minim-perawatan/
Anggota Komisi IV DPRD, Ujang Sukmana, menegaskan bahwa kantor Disdikbud semestinya menjadi teladan, bukan justru memperlihatkan citra buruk. Ia mendesak agar gedung tersebut segera diusulkan untuk renovasi. “Kalau memang sudah masuk di usulan rehab, kenapa tidak segera direnovasi. Kalau pun belum, sebaiknya segera diusulkan,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh tim beritanasional.id melalui pesan singkat whatsapp miliknya, Selasa (31/3/2026).
Gedung Kusam, Cat Mengelupas, Minim Perawatan
Pantauan awak media menunjukkan kondisi memprihatinkan: cat tembok mengelupas hampir di seluruh sisi, dinding pudar penuh bercak, dan tidak ada tanda-tanda perawatan rutin. Gedung yang seharusnya menjadi pusat pelayanan pendidikan itu diduga kuat telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa perbaikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga fasilitas publik. Gedung yang tidak layak bukan hanya menurunkan wibawa institusi, tetapi juga berpotensi menghambat produktivitas pegawai serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus layanan pendidikan.
DPRD Soroti Prioritas Anggaran
Komisi IV DPRD mengaku prihatin sekaligus menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan pembangunan sekolah dibandingkan perbaikan kantor dinas. “Kami sangat prihatin dengan kondisi kantor Disdikbud yang terlihat kumuh. Mungkin semua terbentur anggaran, tapi faktanya pemerintah lebih memilih memprioritaskan bangunan sekolah dibandingkan kantor dinas sendiri,” imbuh Ujang.
Ironi Kebijakan Pendidikan
Sejumlah pengamat menilai kondisi ini sebagai ironi besar. Di satu sisi, pemerintah daerah gencar menggaungkan peningkatan mutu pendidikan, namun di sisi lain, fasilitas pendukung justru dibiarkan merana. Ketidakselarasan antara retorika kebijakan dan realitas lapangan menimbulkan kesan bahwa perhatian terhadap infrastruktur pendidikan masih setengah hati.
Laporan: Chandra Foetra S.
