BeritaNasional.id, SITUBONDO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo memberikan pendampingan hukum terhadap pengadaan videotron Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 pada selasa 10 November 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan proyek pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) setelah Diskominfo Situbondo mengajukan permohonan resmi kepada Kejari.
Menindaklanjuti permohonan itu, Kejari Situbondo menerbitkan sejumlah administrasi dan meminta pihak Diskominfo melakukan ekspose terkait rencana pengadaan videotron.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Situbondo, Frendra A.H., S.H., M.H., menjelaskan, pendampingan hukum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Menurut Frendra, kerja sama antara Kejari Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo menjadi landasan bagi JPN untuk memberikan bantuan serta pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah.
“Melalui kerja sama tersebut, JPN (Jaksa Pengacara Negara) dapat memberikan bantuan dan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk penegakan hukum, bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, hingga pelayanan hukum,” jelas Frendra, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Frendra didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Dr. Arif Hidayat, S.H., M.H., telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Situbondo terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Melalui Bidang Datun, Kejari dapat memberikan sejumlah layanan hukum, mulai dari pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), hingga audit hukum (legal audit) sesuai kewenangannya.
Pendampingan tersebut tidak hanya bertujuan membantu instansi pemerintah menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Pendampingan Jaksa Bukan Jaminan Bebas Hukum
Meski demikian, terdapat hal penting yang perlu dipahami oleh setiap pejabat maupun pelaksana kegiatan. Pendampingan hukum dari Kejaksaan bukanlah jaminan atau tameng yang membuat seseorang kebal terhadap proses hukum.
Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan seluruh pihak yang terlibat tetap wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan unsur kesengajaan melakukan tindak pidana korupsi atau penyimpangan hukum, pendampingan yang diberikan JPN tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum,” tegas Frendra.
Frendra juga menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam setiap tahapan proyek. Instansi terkait juga diharapkan terbuka menyampaikan berbagai kendala di lapangan agar solusi hukum dapat diberikan secara tepat dan tepat waktu.
“Selain fungsi pencegahan, Bidang Datun Kejari Situbondo juga memiliki peran dalam mengoptimalkan penyelamatan dan pemulihan keuangan serta aset negara maupun daerah melalui jalur keperdataan,” ucapnya.
Dengan adanya pendampingan tersebut, pengadaan videotron Diskominfo Situbondo diharapkan dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kejari Situbondo juga menegaskan bahwa pendampingan hukum harus dipahami sebagai upaya menjaga agar kegiatan pemerintah tetap berada pada koridor hukum, bukan sebagai perlindungan bagi pihak yang melakukan penyimpangan.
